Panitera PN Jakpus Ungkap Strategi Hadapi Hambatan Eksekusi Perdata
JAKARTA – Pelaksanaan eksekusi putusan perdata masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan administrasi, kepastian kepemilikan objek sengketa, hingga kendala teknis di lapangan. Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Dr. Ahyar Parmika, membagikan sejumlah strategi untuk mengatasi persoalan tersebut dalam podcast PODIUM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum), bertema “Eksekusi Putusan Perdata, Tantangan dan Solusinya”, yang ditayangkan melalui kanal YouTube Ditjen Badilum, Senin (16/11/2026).
Dalam perbincangan tersebut, Ahyar menegaskan bahwa ketelitian administrasi, koordinasi lintas instansi, serta kesiapan petugas menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan eksekusi berjalan aman, tertib, dan memberikan kepastian hukum.
Salah satu kendala yang sering ditemukan adalah ketidaklengkapan dokumen permohonan eksekusi, terutama bukti kepemilikan aset milik pihak yang diwajibkan memenuhi putusan pengadilan. Menurutnya, pengadilan harus memastikan terlebih dahulu bahwa objek yang akan disita benar-benar merupakan milik termohon eksekusi.
Verifikasi dapat dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk objek tanah dan Samsat untuk kendaraan bermotor.
“Pengadilan negeri sebelum meletakkan sita eksekusi harus memastikan betul-betul bahwa objek yang mau kita sita adalah milik termohon,” tegas Ahyar.
Tantangan lainnya ditemukan dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Ia mengungkapkan bahwa tidak sedikit pekerja yang telah memenangkan perkara justru menghadapi kesulitan biaya untuk memperoleh haknya. Tahapan penyitaan, penilaian aset, hingga pelelangan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
“Hampir 40% perkara PHI di pengadilan itu prodeo, sisanya beracara dengan biaya sendiri. Terkadang nilai gugatan dengan biaya perkaranya hampir sama,” ungkapnya.
Sebagai salah satu alternatif penyelesaian, Ahyar menjelaskan praktik permohonan pemblokiran rekening perusahaan yang menjadi termohon eksekusi. Langkah tersebut dapat menjadi upaya untuk mendukung pemenuhan hak pekerja berdasarkan amar putusan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Ia juga menyoroti pentingnya proses constatering, yakni pemeriksaan dan pencocokan kondisi objek eksekusi secara langsung di lapangan. Pemeriksaan ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian letak, batas, dan luas objek dengan yang tercantum dalam putusan pengadilan.
Apabila ditemukan perbedaan mendasar, hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan pertimbangan Ketua Pengadilan dalam menentukan kelanjutan pelaksanaan eksekusi. Sementara itu, apabila perubahan hanya berupa penambahan atau pembangunan fisik, hal tersebut tidak serta-merta menghalangi eksekusi. Dalam kondisi tertentu, pemohon dapat menempuh gugatan baru dengan mendasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).
Pengalaman pelaksanaan eksekusi kawasan Hotel Sultan di Jakarta juga menjadi salah satu pembahasan menarik. Ahyar menceritakan bahwa kompleksitas kawasan, banyaknya bangunan, penghuni, serta barang yang harus dipindahkan membuat proses pengosongan tidak memungkinkan diselesaikan hanya dalam satu hari.
Setelah berkoordinasi dengan pimpinan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan eksekusi yang membutuhkan waktu lebih panjang dapat dilakukan secara bertahap selama beberapa hari.
Pada tahap awal, petugas melakukan pengosongan penghuni dan penguasaan objek. Selanjutnya, proses pemindahan barang dilaksanakan secara bertahap selama kurang lebih satu bulan, meliputi pendataan, pengemasan, pengangkutan, hingga penyimpanan di gudang.
Ahyar menekankan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administratif dan penguasaan objek, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, keselamatan, serta perlindungan terhadap pihak yang terdampak.
“Pelaksanaan eksekusi itu humanis, betul-betul terlindungi termohon dan barang-barang termohon tidak rusak,” ujarnya.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, pemohon juga perlu mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung, seperti tempat tinggal sementara, gudang penyimpanan barang, serta tenaga pengangkut yang memadai. Selain itu, kekompakan petugas dan koordinasi dengan aparat keamanan menjadi bagian penting untuk mengantisipasi kemungkinan perlawanan di lapangan.
Menutup perbincangan, Ahyar mengingatkan bahwa keberhasilan eksekusi bukan sekadar terlaksananya penyitaan atau pengosongan objek, melainkan bagaimana putusan pengadilan benar-benar dapat diwujudkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dengan tata kelola pelaksanaan eksekusi yang baik, transparan, dan akuntabel, putusan perdata tidak hanya sebatas putusan, tetapi benar-benar dilaksanakan sehingga memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan,” pungkasnya.[al/red]



