Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sultan Hidayatullah Sjah II, Layak dipertimbangkan Menjadi Wapres Pengganti Gibran
Oleh: KPA. Samsul Arifin, SH., CH., CHt.
Pemimpin Redaksi Senopatipost.com
Mengembalikan Peran Kesultanan dalam Sejarah Kepemimpinan Republik Indonesia
Wacana mengenai masa depan kepemimpinan nasional selalu menjadi perhatian publik. Di tengah dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia, pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan posisi Wakil Presiden Republik Indonesia turut membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai siapa saja figur bangsa yang memiliki pengalaman, rekam jejak pengabdian, serta latar belakang sejarah yang dapat diperhitungkan dalam perjalanan pemerintahan.
Dalam konteks tersebut, muncul sebuah gagasan yang patut menjadi bahan perbincangan nasional, yakni mempertimbangkan tokoh-tokoh dari lingkungan kerajaan dan kesultanan Nusantara sebagai bagian dari diskursus kepemimpinan nasional. Dua nama yang menarik untuk diperbincangkan adalah Sri Sultan Hamengkubuwana X, Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Sultan Hidayatullah Sjah II dari Kesultanan Ternate yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
Gagasan ini menjadi menarik karena Indonesia bukanlah sebuah negara yang lahir tanpa sejarah. Republik Indonesia berdiri melalui perjuangan panjang, pengorbanan rakyat, pergerakan nasional, perjuangan para ulama, tokoh masyarakat, serta dukungan berbagai kerajaan dan kesultanan yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Oleh sebab itu, membicarakan masa depan kepemimpinan nasional semestinya tidak melupakan akar sejarah yang telah membentuk identitas bangsa Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tentu memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga persatuan nasional. Salah satu pendekatan yang dapat terus diperkuat adalah merangkul seluruh elemen bangsa, termasuk para raja, sultan, pemangku adat, dan tokoh kebudayaan. Mereka bukan sekadar simbol tradisi, melainkan bagian dari perjalanan panjang peradaban Nusantara yang telah memberikan kontribusi terhadap terbentuknya Indonesia.
Nama Sri Sultan Hamengkubuwana X memiliki tempat tersendiri dalam sejarah pemerintahan dan kebudayaan Indonesia. Sebagai Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, beliau berada dalam posisi yang mempertemukan dua dimensi penting kehidupan berbangsa, yakni tradisi kerajaan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia.
Pengalaman beliau memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu hal yang membuat namanya relevan untuk dibicarakan dalam konteks kepemimpinan nasional. Yogyakarta bukan sekadar wilayah administratif, melainkan daerah yang mempunyai kedudukan istimewa berdasarkan sejarah perjuangan dan kontribusinya terhadap berdirinya Republik Indonesia.
Sejarah mencatat bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwana IX memberikan dukungan penting terhadap Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Ketika pemerintahan Republik menghadapi berbagai tantangan pada masa awal kemerdekaan, Yogyakarta menjadi salah satu pusat penting perjuangan mempertahankan eksistensi negara. Dukungan tersebut menjadi bagian dari sejarah besar yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia.
Ada pula dimensi sejarah keluarga yang menarik untuk diperhatikan. Ayahanda Sri Sultan Hamengkubuwana X, yakni Sri Sultan Hamengkubuwana IX, merupakan salah satu tokoh nasional yang pernah menduduki jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Soeharto pada periode 1973–1978.
Fakta sejarah ini memberikan gambaran bahwa Kasultanan Yogyakarta pernah memiliki representasi langsung dalam jabatan tertinggi kedua di Republik Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwana IX bukan hanya seorang raja, melainkan juga negarawan yang memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pemerintahan Indonesia.
Jika hari ini nama Sri Sultan Hamengkubuwana X masuk dalam pembicaraan mengenai kemungkinan figur Wakil Presiden, tentu hal tersebut menjadi sebuah wacana yang menarik dari sudut pandang sejarah maupun ketatanegaraan. Bukan semata-mata karena beliau merupakan putra seorang mantan Wakil Presiden, tetapi juga karena perjalanan pengabdian beliau dalam pemerintahan daerah serta kedudukannya sebagai pemimpin tradisi dan kebudayaan Jawa.
Namun demikian, pengalaman pemerintahan daerah, kedudukan adat, dan warisan sejarah tetap perlu dilihat bersama dengan berbagai pertimbangan konstitusional, kapasitas kepemimpinan nasional, serta persyaratan jabatan yang berlaku. Seorang pemimpin nasional tidak hanya dituntut mampu menjaga warisan sejarah, tetapi juga memahami persoalan ekonomi, politik, sosial, pertahanan, dan masa depan bangsa.
Selain Sri Sultan Hamengkubuwana X, nama Sultan Hidayatullah Sjah II dari Kesultanan Ternate juga menarik untuk masuk dalam ruang diskusi publik mengenai kepemimpinan nasional.
Kesultanan Ternate merupakan salah satu kerajaan besar dalam sejarah Nusantara. Jauh sebelum Indonesia menjadi negara modern, Ternate telah dikenal sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, kebudayaan, dan hubungan diplomasi di kawasan timur Nusantara. Sejarahnya memperlihatkan bagaimana masyarakat kepulauan Indonesia telah memiliki peradaban, sistem pemerintahan, dan hubungan antardaerah yang berkembang sejak berabad-abad silam.
Kehadiran Sultan Hidayatullah Sjah II dalam lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memberikan dimensi tersendiri dalam pembicaraan mengenai hubungan antara kesultanan dan negara modern. DPD RI merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi konstitusional dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Dengan demikian, pengalaman sebagai anggota DPD dapat menjadi bagian dari rekam jejak kelembagaan yang relevan untuk diperbincangkan.
Figur Sultan Ternate juga membawa representasi sejarah dari kawasan timur Indonesia yang selama ini memiliki kekayaan budaya dan peradaban luar biasa. Indonesia tidak hanya dibangun dari sejarah kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, tetapi juga dari berbagai pusat kekuasaan dan peradaban di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, hingga Papua.
Dalam konteks kebangsaan, keterlibatan tokoh dari lingkungan Kesultanan Ternate dalam percakapan mengenai kepemimpinan nasional dapat membuka perspektif tentang pentingnya memberikan perhatian kepada representasi kawasan timur Indonesia. Persatuan nasional harus tercermin dalam ruang dialog yang memberikan penghargaan terhadap seluruh wilayah dan warisan sejarah Nusantara.
Tentu, gelar Sultan tidak secara otomatis menjadi ukuran kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan Wakil Presiden. Namun, latar belakang sejarah, pengalaman kelembagaan, pengabdian kepada masyarakat, serta kemampuan memahami persoalan bangsa merupakan aspek-aspek yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam diskursus publik.
Karena itu, nama Sultan Hidayatullah Sjah II patut diperbincangkan sebagai salah satu figur dari lingkungan kesultanan yang memiliki pengalaman dalam lembaga perwakilan daerah.
Satu hal yang perlu kembali diingat oleh seluruh elemen bangsa adalah sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran kerajaan dan kesultanan Nusantara.
Sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, wilayah yang kini menjadi Indonesia terdiri atas berbagai kerajaan, kesultanan, komunitas adat, dan masyarakat dengan identitas kebudayaan yang beragam. Mereka memiliki sejarah, sistem pemerintahan, tradisi diplomasi, serta hubungan sosial yang telah berkembang jauh sebelum lahirnya Republik Indonesia.
Ketika bangsa ini memperjuangkan kemerdekaan, berbagai kekuatan sosial dan politik dari lingkungan kerajaan maupun kesultanan turut memberikan kontribusi dalam perjalanan sejarah tersebut. Dukungan Kasultanan Yogyakarta terhadap Republik merupakan salah satu contoh penting bagaimana kekuasaan tradisional dapat berjalan seiring dengan cita-cita kemerdekaan dan pembentukan negara modern.
Sejarah tersebut semestinya menjadi pelajaran bahwa Republik Indonesia tidak dibangun dengan menghapus seluruh identitas masa lalu. Justru, Indonesia menjadi kuat karena mampu menyatukan berbagai latar belakang sejarah, budaya, bahasa, adat istiadat, dan sistem sosial ke dalam satu identitas kebangsaan.
Oleh karena itu, merangkul tokoh-tokoh kerajaan dan kesultanan bukan berarti mengembalikan sistem monarki ke dalam pemerintahan Republik. Sama sekali bukan demikian. Yang perlu dibangun adalah hubungan yang saling menghormati antara negara demokrasi dengan institusi adat dan kebudayaan yang menjadi bagian dari sejarah bangsa.
Republik tetap berdiri berdasarkan konstitusi, kedaulatan rakyat, dan prinsip demokrasi. Sementara itu, kerajaan dan kesultanan dapat terus berperan sebagai penjaga warisan sejarah, kebudayaan, nilai-nilai luhur, serta perekat sosial masyarakat.
Dalam perspektif tersebut, keterlibatan para raja dan sultan dalam ruang komunikasi kebangsaan bukan sekadar penghormatan simbolis, melainkan bagian dari upaya memperkuat persatuan Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto mempunyai kesempatan untuk memperluas komunikasi kebangsaan dengan seluruh unsur sejarah Nusantara. Para raja, sultan, pemangku adat, dan tokoh kebudayaan merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang dapat dilibatkan dalam berbagai agenda strategis pembangunan nasional.
Kepemimpinan nasional tidak hanya membutuhkan dukungan partai politik dan kekuatan parlemen. Negara juga membutuhkan persatuan sosial, legitimasi konstitusional, kepercayaan masyarakat, serta hubungan yang kuat dengan seluruh komponen bangsa.
Dalam konteks ini, wacana mengenai dua Sultan sebagai figur yang dapat diperbincangkan dalam diskursus Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pembicaraan mengenai pergantian jabatan. Gagasan tersebut dapat menjadi momentum untuk menghidupkan kembali kesadaran bahwa sejarah kerajaan dan kesultanan merupakan bagian dari identitas Republik Indonesia.
Sri Sultan Hamengkubuwana X membawa latar pengalaman pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta serta warisan sejarah ayahandanya, Sri Sultan Hamengkubuwana IX, yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Sementara itu, Sultan Hidayatullah Sjah II membawa latar sejarah Kesultanan Ternate dan pengalaman sebagai anggota DPD RI yang berkaitan dengan representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan.
Keduanya memiliki latar belakang berbeda dan tidak harus dipertentangkan. Justru, perbedaan tersebut dapat memperkaya diskusi mengenai bagaimana Indonesia menghargai keragaman sejarah dan memberikan ruang bagi seluruh unsur bangsa untuk berkontribusi.
Presiden Prabowo dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan para pemimpin kesultanan dan kerajaan di Indonesia. Dialog tersebut dapat diarahkan pada penguatan kebudayaan nasional, perlindungan masyarakat adat, pelestarian situs sejarah, pengembangan ekonomi berbasis budaya, serta penguatan persatuan nasional.
Adapun apabila suatu saat muncul pembicaraan mengenai perubahan Wakil Presiden, prosesnya harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, wacana politik harus tetap dibedakan dari keputusan konstitusional.
Dalam negara sebesar Indonesia, jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik atau simbol kekuasaan. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang menuntut tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan pemerintahan dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, siapa pun figur yang dibicarakan harus dinilai berdasarkan rekam jejak pengabdian, integritas, pengalaman, kapasitas kenegaraan, pemahaman konstitusi, serta kemampuannya bekerja dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.
Dua nama Sultan yang menjadi pokok pembahasan ini bukan dimaksudkan untuk menempatkan gelar kebangsawanan di atas prinsip demokrasi. Sebaliknya, gagasan ini ingin memperluas cara pandang masyarakat bahwa tokoh-tokoh dari lingkungan kerajaan dan kesultanan juga merupakan bagian dari sumber daya kebangsaan yang patut mendapatkan ruang dalam diskusi nasional.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Tidak boleh ada jarak antara pusat dan daerah, antara masyarakat modern dan masyarakat adat, ataupun antara institusi negara dengan warisan sejarah kebudayaan Nusantara.
Jika Presiden Prabowo ingin memperkuat persatuan nasional melalui pendekatan sejarah dan kebudayaan, merangkul para raja serta sultan merupakan salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan. Bukan untuk mengembalikan kejayaan kekuasaan masa lalu, melainkan untuk menyatukan nilai-nilai luhur masa lalu dengan cita-cita masa depan Indonesia.
Pada akhirnya, pembicaraan mengenai Sri Sultan Hamengkubuwana X dan Sultan Hidayatullah Sjah II harus ditempatkan dalam kerangka pemikiran kebangsaan yang lebih luas. Keduanya merupakan figur dari lingkungan kesultanan dengan latar sejarah dan pengalaman yang berbeda, yang dapat menjadi bahan diskusi mengenai kontribusi tokoh adat dalam kehidupan kenegaraan.
Bagi saya, persoalan ini bukan hanya tentang siapa yang kelak mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Lebih dari itu, ini merupakan ajakan untuk mengingat kembali bahwa Indonesia memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan tidak boleh tercerabut dari identitas kebangsaannya sendiri.
Kita tidak boleh hanya mengingat kerajaan dan kesultanan ketika berbicara tentang pariwisata, upacara adat, atau pelestarian benda bersejarah. Para pemimpin adat dan kesultanan juga perlu dilibatkan dalam dialog mengenai masa depan bangsa, terutama ketika negara berbicara tentang kebudayaan, persatuan, kedaulatan, dan pembangunan masyarakat.
Sejarah membuktikan bahwa Nusantara memiliki banyak pusat peradaban yang kemudian menyatu dalam satu cita-cita bernama Indonesia. Maka, sudah sepantasnya Republik memberikan penghormatan yang layak kepada seluruh unsur sejarah yang telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa.
Dua Sultan, dua warisan sejarah, dan satu cita-cita besar: memperkuat Indonesia melalui persatuan seluruh kekuatan Nusantara.
Jika wacana kepemimpinan nasional kelak berkembang, nama Sri Sultan Hamengkubuwana X dan Sultan Hidayatullah Sjah II patut menjadi bagian dari percakapan publik yang terbuka, rasional, dan konstitusional.
Sebab, Republik Indonesia bukan hanya milik generasi hari ini, melainkan juga warisan perjuangan para pendahulu yang telah menyatukan kerajaan, kesultanan, masyarakat adat, dan seluruh rakyat Nusantara dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu negara.
Menghormati kesultanan bukan berarti meninggalkan Republik. Justru, menghargai sejarah adalah salah satu cara menjaga keutuhan Republik Indonesia.



