Header
Senopati Post

Tingkatkan Profesionalisme di Dunia Pers, Ketua Umum JAGAWARTA INDONESIA KPA. Samsul Arifin Ikuti Diklat Mediator Bersertifikat di UGM

YOGYAKARTA – Ketua Umum Jaringan Garda Wartawan Indonesia (JAGAWARTA INDONESIA), KPA. Samsul Arifin, S.H., CH., CHt., mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat yang diselenggarakan oleh Pusat Mediasi Indonesia (PMI), LBH RAM bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM). Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel MM UGM, Yogyakarta, pada 17–21 November 2026.

Keikutsertaan KPA. Samsul Arifin dalam pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta pemahaman dalam bidang penyelesaian sengketa melalui pendekatan mediasi. Program ini memberikan pembekalan mengenai prinsip-prinsip mediasi, teknik komunikasi, analisis konflik, keterampilan negosiasi, hingga praktik penyelesaian sengketa secara profesional dan berimbang.

Menurut KPA. Samsul Arifin, pendidikan dan pelatihan mediator bersertifikat menjadi kebutuhan yang semakin relevan di tengah dinamika kehidupan masyarakat, khususnya dalam dunia jurnalistik dan industri media. Perkembangan media digital yang begitu pesat turut menghadirkan berbagai potensi persoalan, mulai dari keberatan atas pemberitaan, sengketa pemberitaan, perbedaan persepsi antara wartawan dan narasumber, hingga konflik antara perusahaan pers dengan masyarakat maupun pihak lainnya.

Ia menilai, keberadaan mediator bersertifikat memiliki peran penting dalam membantu menangani sengketa pers melalui mekanisme dialog dan musyawarah yang mengedepankan kepentingan para pihak. Mediasi dapat menjadi ruang komunikasi yang konstruktif agar persoalan tidak selalu berujung pada konflik berkepanjangan maupun proses hukum.

“Dunia media membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami aspek jurnalistik dan hukum pers, tetapi juga memiliki kemampuan dalam mengelola konflik serta memfasilitasi penyelesaian sengketa secara profesional. Mediator bersertifikat memiliki peran penting untuk membangun ruang dialog antara pihak-pihak yang berselisih,” ungkap KPA. Samsul Arifin.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa pers harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers sesuai kewenangannya. Menurutnya, mediasi dapat menjadi salah satu pendekatan penyelesaian konflik yang mengedepankan komunikasi, klarifikasi, itikad baik, dan kesepakatan bersama tanpa mengabaikan hak maupun kewajiban masing-masing pihak.

UCAPAN REKTOR UNIVERSITAS ADHYAKSA

Sebagai Ketua Umum JAGAWARTA INDONESIA, ia berharap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan profesionalisme insan pers di Indonesia. Organisasi wartawan, menurutnya, tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebebasan pers, tetapi juga perlu mendorong terciptanya ekosistem jurnalistik yang sehat, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika profesi.

Ia juga berharap semakin banyak insan pers yang memahami mekanisme penyelesaian sengketa secara damai dan profesional. Dengan demikian, setiap persoalan yang muncul dalam aktivitas jurnalistik dapat ditangani secara proporsional melalui mekanisme yang tepat, dengan tetap menghormati kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Pendidikan dan Pelatihan Mediator Bersertifikat yang diselenggarakan Pusat Mediasi Indonesia bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada ini menjadi kesempatan bagi para peserta untuk memperdalam kompetensi di bidang penyelesaian konflik. Bagi KPA. Samsul Arifin, pengalaman tersebut tidak hanya menjadi pengembangan kapasitas pribadi, tetapi juga bagian dari komitmen untuk mendorong budaya dialog, musyawarah, dan penyelesaian sengketa yang berkeadilan di tengah masyarakat.

Melalui bekal kompetensi mediasi tersebut, ia berharap dunia pers Indonesia semakin memiliki ruang penyelesaian konflik yang profesional, independen, dan berorientasi pada terciptanya solusi yang dapat diterima para pihak, tanpa mengurangi prinsip kebebasan dan tanggung jawab pers.[al/red]

Akhir Artikel

Tinggalkan Komentar

Bawah Melayang